Sepanjang 2022, Permohonan Sertifikasi Halal Melalui LPPOM MUI Naik 48 Persen

- Selasa, 17 Januari 2023 | 19:10 WIB
Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati memaparkan jumlah pemohon sertifikasi halal tahun 2022 pada Media Gathering LPPOM MUI di Rumah Kenangan, Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (17/01/2023). Foto : Gardunesia.com  
Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati memaparkan jumlah pemohon sertifikasi halal tahun 2022 pada Media Gathering LPPOM MUI di Rumah Kenangan, Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (17/01/2023). Foto : Gardunesia.com  
 
Gardunesia.com, Jakarta.Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) komitmen mengukuhkan diri sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terdepan di Indonesia. 
 
Terbukti di usianya yang ke-34 tahun, jumlah pemohon sertifikasi halal yang memilih LPPOM sebagai LPH terus meningkat. Tercatat 15.333 permohonan sertifikasi halal sepanjang tahun 2022. 
 
Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati mengatakan, pada 2022 pelaku usaha yang mendaftar melalui aplikasi SiHalal dengan memilih LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mengalami kenaikan 48 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 15.273 pelaku usaha. 
 
“Tahun 2022 naik 48 persen, yaitu mencapai 15.333 pemohon sertifikasi halal dari 1.273 pelaku usaha,” kata Muti dalam Media Gathering LPPOM MUI di Rumah Kenangan, Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (17/01/2023).
 
Muti menjelaskan, jumlah permohonan lebih banyak karena pelaku usaha diperbolehkan mengajukan lebih dari satu produk. Adapun keseluruhan jumlah produk yang didaftarkan sebanyak 297.308 produk.
 
Lebih lanjut, Muti menegaskan bahwa dalam mengaudit kehalalan suatu produk, LPPOM MUI melakukan audit melalui uji laboratorium hingga mendatangi lokasi produksi. Hal ini dilakukan karena menurutnya, tidak ada tawar-menawar terkait ketetapan standar kehalalan suatu produk.
 
"Standar halal tidak ada tawar-menawar. Karena yang namanya halal itu 100 persen halal. Nggak ada yang namanya 99,99 persen yang halal. 0,01 persennya kemudian tidak halal, tidak ada," tegas Muti.
 
Menurutnya, kesadaran masyarakat akan produk halal termasuk salah satu hal penting. Maka itu, LPPOM MUI aktif mengedukasi masyarakat guna meningkatkan awareness tentang produk halal.
 
"Edukasi sertifikasi halal sangat penting dan harus terus ditingkatkan. Ini karena bagaimana pun kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasi produk dan menjaga kehalalan produknya, itu akan sangat tergantung dengan kesadaran konsumen," ungkap Muti.
 
Kembali Muti menegaskan jumlah pemohon sertifikasi halal yang terus meningkat, dapat tercapai melalui berbagai inovasi. Yakni seperti pameran, seminar, sesi pengenalan sertifikasi halal rutin, serta kerjasama dengan asosiasi, BUMN, pihak swasta, pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait.
 
LPPOM MUI, kata Muti, juga terus beradaptasi dan berinovasi atas situasi yang terjadi. Berbagai upaya juga telah dilakukan LPPOM MUI dalam meningkatkan layanan pemeriksaan sertifikasi halal dengan memenuhi berbagai persyaratan.
 
“Hal ini dilakukan guna mendorong perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah produknya, sehingga dapat bersaing secara nasional dan melaju ke kancah global,” kata Muti.
 
Kemudian, kata Muti, LPPOM MUI juga terus mengupayakan percepatan pemeriksanaan sertifikasi halal. Yakni dengan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
 
Pada pasal 72 dan 73 disebutkan bahwa pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan selama 15 hari (kerja) sejak penetapan LPH diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan maksimal waktu perpanjangan 10 hari (kerja). Sedangkan untuk produk luar negeri selama 15 hari (kerja), dengan waktu perpanjangan 15 hari (kerja).
 
Muti mengatakan, untuk perusahaan dalam negeri rata-rata proses sertifikasi halal di LPPOM MUI selama 28,63 hari kalender, sedangkan rata-rata untuk perusahaan luar negeri adalah 29,92 hari kalender.
 
“Secara aturan, waktu sertifikasi halal dalam negeri maksimal 25 hari kerja dan luar negeri 30 hari kerja. Alhamdulillah, LPPOM MUI sudah memenuhi aturan tersebut, jika waktu proses dikurangi hari libur, termasuk libur nasional,” tandas Muti.(Sri Sugiarti)
 
 
 

Editor: Davi Pranataliadi

Sumber: Sri Sugiarti

Tags

Terkini

Terpopuler

X